Memangkas Beban Tinggi Logistik

Ilustrasi by: google.com

Keseriusan pemerintah untuk memangkas biaya logistik yang tinggi semakin terlihat, selain dengan pembangunan infrastruktur yang terus di genjot dan perbaikan sarana dan prasanannya. Kini pemerintah telah merampungkan satu PR untuk logistik dengan di resmikannya Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis (10/3). Keberadaan kawasan berikat ini merupakan wujud implementasi dari paket kebijakan jilid II. Yakni, berupa penerbitan PP Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/2015 tentang Pusat Logistik Berikat. Dengan adanya PLB diharapkan biaya logistik nasional akan turun, dwelling time di pelabuhan semakin cepat serta dapat menarik investasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, rata-rata biaya logistik nasional mencapai 17% dari biaya produksi atau sekitar 27% dari PDB. Angka itu tergolong paling boros dibanding biaya logistik di Malaysia yang hanya 8%, Singapura (6%), dan Filipina (7%) dari total biaya produksi. Sistem logistik yang buruk membuat indeks kinerja logistik (logistic performance index) Indonesia sekarang berada di peringkat 59 dari 155 negara yang disurvei oleh Bank Dunia. Seiring dengan itu, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia tahun 2013 hanya berada di urutan ke 61 dari 144 negara versi World Economic Forum. Dengan adanya PLB ini diharapkan biaya logistik dapat dipangkas dan imbasnya tentu saja barang produksi Indonesia dapat lebih bersaing di era kompetisi yang super ketat ini.

Selain itu pemerintah harus serius menyelesaikan persoalan dwelling time atau jangka waktu bongkar muat yang selama ini masih membebani dunia usaha. Jika persoalan dwelling time tidak terselesaikan akan berdampak pada tingginya biaya logistik sehingga dapat melemahkan daya saing pengusaha lokal dengan pengusaha negara lain. dikutip langsung dari portal kontan.co.id, Presiden Jokowi mengatakan, pada Januari lalu proses dwelling time mencapai 4,7 hari. Masa bongkar muat ini masih kalah jauh ketimbang negara Asean lain seperti Singapura yang hanya satu hari dan Malaysia yang dua hari. "Saya ingin mendekati angka yang saya targetkan, bulan ini atau bulan depan Insya Allah sudah tiga hari. Sehingga efesiensi makin kelihatan," kata Presiden Jokowi ketika meresmikan pusat logistik berikat (PLB) PT Cipta Krida Bahari di Jakarta, Kamis (10/3).

Presiden juga mengancam akan menindak pejabat atau menteri terkait apabila kebijakan dwelling time ini tidak memenuhi target. "Jangan sampai ada korban lagi (karena) masalah dwelling time, saya tidak main-main dengan masalah ini," kata dia. Ia bercerita, pada tahun lalu dirinya memutuskan mencopot seorang menteri lantaran dinilai gagal memenuhi target untuk meningkatkan pelayanan dwelling time (Liputan6.com, 10/3).

Untuk menunjang ke arah perbaikan dan terpangkasnya biaya logistik, selain persoalan dwelling time yang secara marathon dibenahi. PLB kini bagaikan sebuah mall dimana terdapat ragam gudang untuk pelbagai jenis produk. Pemerintah dalam hal ini menggandeng beberapa perusahaan untuk turut andil dalam pengelolaan,  terdapat 11 perusahaan yang telah memperoleh sertifikat sebagai penyelenggara PLB.

Berikut adalah daftar perusahaan-perusahaan yang menggelar PLB yakni,

1. PT Cipta Krida Bahari di Kawasan Industri Cakung, Jakarta. Anak usaha PT ABM Investama Tbk ini menyediakan PLB seluas 10 hektare (ha) untuk industri minyak dan gas bumi (migas) dan industri pertambangan.

2. PT Petrosea Tbk di Balikpapan. Areal PLB milik perusahaan ini mencapai seluas 4 ha dan pendukung logistik berikat untuk industri minyak dan gas bumi (migas) dan industri pertambangan.

3. PT pelabuhan penajam Buana Taka di Balikpapan. Perusahaan ini menyediakan PLB seluas 6 ha untuk industri minyak dan gas bumi (migas) dan industri pertambangan.

4. PT Kamadjaja Logistics di Cibitung Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan ini membangun PLB dengan areal lahan seluas 1 ha untuk mendukung industri makanan dan minuman.

5. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Perusahaan ini menyediakan PLB seluas lebih dari 1 ha untuk mendukung industri otomotif.

6. PT Agility International di Halim dan Pondok Ungu. Perusahaan membangun PLB seluas 1 ha untuk menimbun barang-barang untuk keperluan industri makanan dan minuman, dan kosmetik.

7. PT Gerbang Teknologi Cikarang (Cikarang Dry Port) di Kawasan Industri Jababeka. Perusahaan ini menyiapkan fasilitas untuk menimbun kebutuhan untuk industri tekstil (kapas) dengan luas areal 1 ha.

8. PT Dunia Express Transindo (Dunex) di Jakarta Utara dan Karawang dengan luas areal PLB mencapai lebih dari 1 ha. Perusahaan ini memiliki fasilitas untuk mendukung penimbunan barang industri tekstil (kapas).

9. PT Krishna Cargo di Benoa dan Denpasar. Perusahaan ini membangun PLB mendukung untuk penimbunan barang industri kecil dan menengah.

10. PT Vopak Terminal Merak. Perusahaan ini akan membangun PLB seluas 6 ha untuk mendukung penimbunan barang industri tekstil sintetis (bahan kimia).

11. PT Dahana (Persero) di Subang, Jawa Barat. , perusahaan pelat merah ini akan membangun PLB untuk penimbunan bahan peledak di industri migas dan pertambangan.

Mudah-mudahan dengan adanya terobosan ini bisa mengurangi biaya logistik serta dapat menggerakkan ekonomi secara umum. (Sumber: Berbagai Sumber)